Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal usul dan otonomi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Desa juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional yang berada di bawah kabupaten/kota. Oleh karena itu, desa memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu kewenangan desa adalah membuat kebijakan publik yang berupa peraturan desa.
Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa bersama dengan badan permusyawaratan desa (BPD) melalui proses musyawarah desa yang melibatkan unsur masyarakat dan lembaga desa.
Peraturan desa harus sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat desa serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Kebijakan pemerintah desa dalam membuat peraturan desa harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Kesejahteraan masyarakat desa dapat diukur dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, politik, hukum, dan keamanan.
Kebijakan pemerintah desa harus mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Beberapa contoh kebijakan pemerintah desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah sebagai berikut:
- Kebijakan pemerintah desa dalam bidang ekonomi, misalnya mengalokasikan anggaran desa untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa, memberikan bantuan modal, bahan baku, peralatan, dan pemasaran, membentuk koperasi desa, mengembangkan potensi sumber daya alam desa, dan meningkatkan akses masyarakat desa terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
- Kebijakan pemerintah desa dalam bidang sosial, misalnya mengalokasikan anggaran desa untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat desa yang miskin, rentan, dan terdampak bencana, menyelenggarakan program perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan dan anak, membangun fasilitas umum dan infrastruktur desa, dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
- Kebijakan pemerintah desa dalam bidang budaya, misalnya mengalokasikan anggaran desa untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai, adat, tradisi, dan seni budaya desa, menyelenggarakan festival, lomba, dan pameran budaya desa, mendukung kegiatan keagamaan dan kerukunan antarumat beragama, dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang hak-hak asasi manusia dan demokrasi.
- Kebijakan pemerintah desa dalam bidang lingkungan, misalnya mengalokasikan anggaran desa untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup desa, melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, mengembangkan energi terbarukan dan hemat energi, melakukan penghijauan dan pelestarian hutan desa, dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang perlindungan dan konservasi lingkungan.
- Kebijakan pemerintah desa dalam bidang politik, misalnya mengalokasikan anggaran desa untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan perangkat desa secara demokratis, transparan, dan akuntabel, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa, meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemerintah desa, dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- Kebijakan pemerintah desa dalam bidang hukum, misalnya mengalokasikan anggaran desa untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa yang membutuhkan, menyelenggarakan penegakan hukum dan peradilan desa, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang hukum dan peraturan yang berlaku.
- Kebijakan pemerintah desa dalam bidang keamanan, misalnya mengalokasikan anggaran desa untuk membentuk dan membekali satuan perlindungan masyarakat (linmas) desa, melakukan pencegahan dan penanggulangan konflik dan kriminalitas desa, meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap ancaman dan gangguan keamanan, dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum.
Dari contoh-contoh di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan pemerintah desa memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
Oleh karena itu, pemerintah desa harus berperan aktif dan kreatif dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan pemerintah desa yang sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan desa.
Selain itu, pemerintah desa juga harus melibatkan masyarakat dan lembaga desa dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah desa agar kebijakan tersebut dapat mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa.
Dengan demikian, kebijakan pemerintah desa dapat menjadi instrumen yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
